Penduduk Maluku Utara Berdasarkan Agama
Perkotaan + Perdesaan
| Laki-laki + Perempuan
Nama Kabupaten/Kota
|
AgamaSatuan: jiwa
|
||||||||
Islam
|
Kristen
|
Katolik
|
Hindu
|
Budha
|
Khong Hu Chu
|
Lainnya
|
Jumlah
|
||
01
|
Halmahera Barat
|
40 902
|
58 525
|
876
|
26
|
7
|
14
|
39
|
100 424
|
02
|
Halmahera Tengah
|
34 359
|
7 907
|
141
|
3
|
0
|
0
|
11
|
42 815
|
03
|
Kepulauan Sula
|
120 358
|
9 903
|
1 791
|
61
|
3
|
1
|
32
|
132 524
|
04
|
Halmahera Selatan
|
170 641
|
27 559
|
246
|
14
|
8
|
4
|
18
|
198 911
|
05
|
Halmahera Utara
|
63 927
|
96 030
|
1 386
|
22
|
15
|
8
|
13
|
161 847
|
06
|
Halmahera Timur
|
46 583
|
26 036
|
310
|
22
|
11
|
4
|
0
|
73 109
|
07
|
Pulau Morotai
|
30 823
|
21 715
|
57
|
5
|
2
|
2
|
1
|
52 697
|
71
|
Kota Ternate
|
178 678
|
5 744
|
452
|
45
|
41
|
161
|
5
|
185 705
|
72
|
Kota Tidore
Kepulauan
|
84 839
|
5 052
|
119
|
2
|
3
|
18
|
3
|
90 055
|
Provinsi Maluku
Utara
|
771 110
|
258 471
|
5 378
|
200
|
90
|
212
|
122
|
1 038 087
|
Komposisi Agama di Propinsi Maluku Utara
Islam (76,1%), Protestan(23,1%),
Lainnya (0,8%)
Komposisi Suku di Propinsi Maluku Utara
Suku Module, Suku Pagu, Suku
Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore,Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku
Arab, Eropa.
- Suku terbanyak yang menempati Propinsi Maluku
Utara Suku Ternate (Sekitar 40%) yang lainnya mempunyai jumlah seimbang
menempati wilayah Propinsi Maluku Utara.
II. Ekonomi
Kota Ternate dari Kejahuan
Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari
perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis
hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi
ekspor, antara lain:
- Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
- Falabisahaya (Pulau Mangoli)
- Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
- Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat di
Panamboang (Pulau Bacan)
- Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di
Kao dan Malifut
- Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau
Gebe dan Pulau Pakal
Infrastuktur Transportasi
Kawasan di Jalan Utama Ternate
Jalan Darat
Panjang Jalan
. Jalan negara sepanjang 58,50 km
. Jalan
provinsi sepanjang 404 km
. Jalan
kabupaten sepanjang 501,20 km
Fisik jalan
. Jalan
aspal sepanjang 106 km
. Jalan
sirtu sepanjang 6 km
. Jalan
tanah sepanjang 851,7 Km
Kondisi jalan
. Baik
sepanjang 4 km,
. Sedang
sepanjang 56,3 km
. Rusak
ringan sepanjang 112,7 km
. Rusak
berat sepanjang 474 km
. Belum
ditembus sepanjang 310,4 km
III. Pendidikan
Universitas Khairun
IAIN Ternate
Perguruan Tinggi Swasta
Universitas
- Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota
Ternate
- Universitas Nuku, Soasiu
- Universitas Halmahera (Uniera), Tobelo,
Halmahera Utara
Institut
Sekolah Tinggi
- Sekolah Tinggi Teologia GMIH Tobelo, Tobelo,
Halmahera Utara
- STKIP KIE Raha, Kota Ternate
- STMIK Tidore Mandiri, Kota Tidore Kepulauan
Politeknik
- Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara),
Tobelo, Halmahera Utara
- Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku
Utara, Kota Ternate
Akademi
- Akademi Ilmu Komputer Ternate, Kota Ternate
IV. Sejarah
Sebelum penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah
empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal
dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di
Maluku), yaitu:
- Kesultanan Bacan
- Kesultanan Jailolo
- Kesultanan Tidore
- Kesultanan Ternate
Pendudukan militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat
kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Zaman kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus
mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati
Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam
beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten). Upaya merintis pembentukan Provinsi
Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan
mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung
perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun
1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai
Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan
dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR)
untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya
ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan
dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian
pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan
yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini
terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku
Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio,
Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah
kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin
Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di
beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi
Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan
pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju
pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan
tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi
Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang
Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian provinsi ini
secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari
Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku
Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya
dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kota Tidore.
Kabupaten dan Kota
No.
|
Kabupaten/Kota
|
Ibu kota
|
1
|
Kabupaten Halmahera Barat
|
Jailolo
|
2
|
Kabupaten Halmahera Tengah
|
Weda
|
3
|
Kabupaten Halmahera Utara
|
Tobelo
|
4
|
Kabupaten Halmahera Selatan
|
Labuha
|
5
|
Kabupaten Halmahera Timur
|
Maba
|
6
|
Kabupaten Kepulauan Sula
|
Sanana
|
7
|
Kabupaten Pulau Morotai
|
Daruba
|
8
|
Kabupaten Pulau Taliabu
|
Bobong
|
9
|
Kota Ternate
|
Ternate
|
10
|
Kota Tidore Kepulauan
|
Soasiu
|
*
|
Ibukota Sofifi
|
Terkini Indonesia
Terbaik Indonesia
Travelling
Kita