Serentak mulai 1 Januari 2017, pengelolaan SMA dan SMK akan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Keputusan itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk mengganti UU No. 32 Tahun 2004. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, salah satunya Jawa Barat.

Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2016, Dinas Pendidikan Jawa Barat akan mulai mengintegrasikan regulasi dari provinsi dengan regulasi dari kabupaten / kota. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat – Asep Hilman, verifikasi berbagai sarana dan prasarana sudah dilakukan.

"Hampir 90% pendataan aset dan lain-lainnya telah selesai dilakukan," kata Asep. Mantan rektor IKOPIN itu pun berharap tahun 2017 semua pihak sudah siap melakukan perubahan. Apalagi saat ini regulasi teknis sudah hampir selesai, termasuk advokasi dengan sekolah dan berbagai pihak terkait.

Perlu diketahui, di bawah pemerintah provinsi Jawa Barat ada 27 kabupaten dan kota. Total SMA/MA dan SMK yang akan dikelola oleh pemprov Jawa Barat sendiri mencapai 3.600 sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya pengalihan pengelolaan SMA dan SMK ke tingkat provinsi, diharapkan ada peningkatan kualitas pengajaran.

Pengawasan tenaga pengajar akan dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Jika tidak disiplin atau ada kesalahan, tenaga pengajar bisa kena sanksi dan dipindahkan daerah kerjanya. Kesejahteraan tenaga pengajar berstatus PNS juga akan lebih baik.

Tunjangan PNS tingkat provinsi tentunya lebih besar dibandingkan di tingkat kabupaten atau kota. Bagi pemerintah tingkat kabupaten / kota, pengalihan pengelolaan SMA dan SMK ini bisa meringankan beban anggaran mereka. Anggaran bisa dialihkan ke SD dan SMP maupun digunakan untuk pembangunan daerah.

Sumber

http://news.detik.com/advertorial-news-block/3097942/ini-persiapan-pemprov-jabar-untuk-kelola-sma-dan-smk
Kembali : BERITA