CONTRIBUTOR
PANGKI PANGLUAR
Kontrovesi Sejumlah Menteri Dalam Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi
Rabu Kemarin, 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II yang dipimpinnya.
Hal ini bukannya tanpa Kontroversi.
Seperti biasa, setiap Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, terlebih dalam hal ini juga berkaitan dengan Kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia ke depan, pasti
menimbulkan Pro dan Kontra.
Populis dan Tak Populis menjadi sesuatu yang wajar.
Banyak diantara Para Pakar, Politikus, Penggiat Media, hingga Netizen sebagai Masyarakat
Luas mencoba menyuarakan terhadap Hasil
Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II
ini.
Layaknya sebagai Seorang Komentator tanpa pernah tahu solusi
yang harus dipecahkan, Mereka atau mungkin sebagian dari Kita berusaha untuk menyuarakan Isi
hatinya dalam hal ini. Baik itu Di Sosial
Media, maupun Portal Berita yang
berkaitan dengan Hasil Reshuffle ini.
Beberapa Menteri baik itu yang menggantikan, dicopot, bergeser maupun tetap dalam posisi semula, banyak yang dianggap kurang pas dalam Perombakan (Reshuffle), Kabinet Kerja Jilid 2.
Berikut Kami Hadirkan
Kontrovesi Sejumlah Menteri Dalam Reshuffle
Kabinet Kerja Jokowi
“Entah alasan apa.
Menteri yang menggerakkan Orang Tua mengantar anak anaknya masuk sekolah dihari pertamanya, Menteri pembuat kebijakan baru terkait perlindungan Buruh Migran, Menteri Pendidikan yang getol memberantas Trafficking, Menteri yang semangat memberantas Narkoba dan HIV/AIDS melalui Pendidikan Masyarakat ini harus di Reshuffle.
Menteri yang menggerakkan Orang Tua mengantar anak anaknya masuk sekolah dihari pertamanya, Menteri pembuat kebijakan baru terkait perlindungan Buruh Migran, Menteri Pendidikan yang getol memberantas Trafficking, Menteri yang semangat memberantas Narkoba dan HIV/AIDS melalui Pendidikan Masyarakat ini harus di Reshuffle.
Bapak Anis Bawesdan ...
Memperbaiki dunia pendidikan tidak harus menjadi
Menteri. Apa yang anda lakukan sebelum menjadi Menteri sudah dibuktikan dengan
banyaknya prestasi anak didik di lembaga pendidikan yang anda miliki. Terus
berjuang dan tetap semangat untuk menciptakan generasi terbaik
di Negeri Antah Berantah ini”
di Negeri Antah Berantah ini”
#resufleyangmengecewakan
#berjuangtidakharusjadimenteri
Link :
https://www.facebook.com/maizidah.salas.9?pnref=story.unseen-section
Akui saja, Kita semua pastinya kaget mendengar Pencopotan Anis Baswedan.
Entah apa yang terbesit dibalik pencopotan Anis Baswedan sebagai Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perombakan
(Reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II ini ?
Sejumlah Pakar, Tokoh Pendidikan, Kritisi hingga Masyarakat
Luas mencoba menyuarakan kekecewaan Mereka, baik melalui Pemberitaan di
Media, maupun Postingan pada Media
Sosial (Medsos) Mereka.
Kata tak setuju, terhadap Pencopotan Anis banyak bertebaran di Media Sosial seperti Twitter, Facebook, dan Path.
Anis yang dinilai berhasil dalam menjalankan Sistem Pendidikan Nasional, ke arah
lebih baik. Mulai dari Kebijkaan
Perlindungan Buruh Migran, Pemberantasan
Trafficking, Narkoba/ HIV AIDS
melalui Pendidikan hingga Ide
Penggerak bagi Para Orangtua untuk mengantarkan Anaknya ke Sekolah
di Hari Pertama, nyatanya tidak
semulus Prestasinya.
Ia harus mengalami Pencopotan dalam Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II ini.
Ia harus mengalami Pencopotan dalam Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II ini.
Terlebih bagi Anis Baswedan,
mungkin ini adalah Kado Pahit yang harus diterima, setelah sebelumnya Ia merupakan
Salah Seorang Tim Sukses bagi Kampanye
Jokowi – JK, yang kini menjadi Presiden
dan Wakil Presiden R.I.
Hingga Pastinya Masyarakat jadi
bertanya
Ada Apa Dengan Anis ?
Ada Apa Dengan Anis ?
Satu
lagi Kontroversi Seputar Pencopotan Menteri pada Reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2.
Nama Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian cukup dinilai berprestasi
dalam memajukan Industri
Nasional Indonesia. Salah satu pencapaiannya adalah : Produk Domestik Bruto (PDB)
yang terus meningkat sesuai dengan Target
Pertumbuhan Industri pada tahun 2016
sebesar 5,7 persen.
Entah apa yang mendasari Pencopotan
Mantan Menperin ini ? Yang jelas dengan Masuknya Partai Golkar dan PAN pada Kabinet Kerja Jokowi – JK, membuat nama Airlangga Hartato – Politisi
Partai Golkar, menggantikan Saleh
Husin sebagai Menteri Perindustrian.
Akankah
Isu Seputar Politik Dagang Sapi
Mewarnai Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Jokowi ?
Menggantikan Bambang S. Brojonegoro sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), nama Sri Mulyani
pastinya tidak asing lagi.
Pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bapennas, dan Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu, pada masa
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, mungkin ini yang membuat Presiden
Jokowi, kepincut untuk meminang Sri
Mulyani duduk sebagai Menteri
Keuangan di Kabinet Kerja Jilid 2 ini.
Terlebih Sri Mulyani juga
mempunyai karier cemerlang di Dunia
Internasional, yaitu sebagai Direktur
Pelaksana Bank Dunia.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Posisi Menteri Keuangan yang diduduki oleh Sri Mulyani, sebab Sri Mulyani adalah Orang Pintar.
Sebagai Seorang Menteri Keuangan memang dibutuhkan Orang yang mempunyai Keahlian seperti Sri Mulyani.
Sebagai Seorang Menteri Keuangan memang dibutuhkan Orang yang mempunyai Keahlian seperti Sri Mulyani.
Namun Beban Sejarah dan Track Record
Sri Mulyani selama menjabat dahulu, patut dipertanyakan. Terutama
mengenai kebijakan Bailout Bank Century.
Mengenai Posisi sebelumnya sebagai Direktur
Pelaksana Bank Dunia (World Bank), diharapkan Sri
Mulyani sebagai Menteri Keuangan
yang baru, tidak mengeluarkan kebijakan, yang menguntungkan pihak, yang bertentangan
dengan Kepentingan Nasional.
Ada sejumlah Pekerjaan Rumah “PR”
yang diberikan Presiden Jokowi
kepada Menteri Keuangan yang baru
ini.
Salah satunya adalah Implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau 'Tax Amnesty', yang mana ada Harta Indonesia yang harus diselamatkan sebesar 3000 Triliun, dari Para Konglomerat yang sengaja menanamkan Uangnya di Negara lain seperti Singapura.
Salah satunya adalah Implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau 'Tax Amnesty', yang mana ada Harta Indonesia yang harus diselamatkan sebesar 3000 Triliun, dari Para Konglomerat yang sengaja menanamkan Uangnya di Negara lain seperti Singapura.
Semoga
Jabatannya Amanah Bu !
Wiranto
Sepak
terjang Wiranto yang pernah menjabat
sebagai Mantan Menteri Pertahanan
dan Keamanan serta Panglima TNI – 1998 -1999, di Era Presiden Soeharto ini memang sempat
dipertanyakan.
Rekam Jejaknya terhadap sejumlah Kasus Pelanggaran
Haki Azasi Manusia (HAM), membuat
banyak Sejumlah Kalangan khawatir, jika Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh Wiranto bakal terbengkalai.
Terlebih Kedudukan Wiranto untuk
Posisi Strategis, sebagai Menteri
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), jelas menyalahi aturan, jika dilihat dalam Konteks Indikasi Keterlibatan Sejumlah Pelanggaran HAM, semasa
Beliau menjabat Panglima TNI.
Isu lain seperti Komposisi Menteri
dari Partai Pendukung di Kabinet Kerja, memaksa Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura), sengaja ditempatkan
untuk menduduki Posisi Strategis ini.
Di mana Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam),
dipegang oleh Wiranto menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.
Kita Lihat Saja Masih Berlanjutkah
Pengungkapan Pelanggaran HAM ?
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini
Soemarno adalah salah satu Menteri yang paling kontroversial, tetapi
posisinya tetap aman di Kabinet bahkan sama sekali tak tersentuh (Untouchable).
Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, Partai Utama
Pendukung Pemerintah. Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh
partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.
Semua Fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo, yang
banyak dinilai untuk menarget Rini.
Hasil akhirnya, pada Bulan Desember 2015 lalu, Pansus, yang
dipimpin Politisi PDI-P Rieke Diah
Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera
memberhentikan Rini dari jabatannya.
Pansus menganggap Rini
sudah melanggar asas umum Pemerintahan yang baik. Terkait perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal
kepada Perusahaan Asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.
Meski tak mengikat, tetapi putusan Pansus, yang tak dijalankan ini berimplikasi
panjang. Hingga kini, Rini dilarang
untuk mengikuti Sejumlah Rapat Penting di DPR.
Saat Pembahasan Anggaran, Jokowi
pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan
Bambang S. Brodjonegoro, saat itu, untuk menggantikan posisi Rini.
Tetapi Nyatanya
Ia Sama Sekali Tak Tergantikan !
Link :
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/10382931/menteri-menteri.untouchable.yang.aman.dari.reshuffle.?page=1
Selain
Rini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjadi salah satu anggota Kabinet
Kerja yang kerap digoyang menjelang Reshuffle jilid II.
Amran dianggap tak mampu mengatasi Ketersediaan (Stock) Daging
saat Bulan Ramadhan sampai Lebaran.
Ketersediaan Daging, langka di pasaran, sedangkan permintaan membludak. Akibatnya, Harga Daging melonjak hingga Rp
150.000,-
Bahkan setelah Keran Daging impor dibuka untuk Swasta, Harga
Daging tak kunjung normal di Pasaran.
Padahal, Jokowi sudah
mewanti sejak jauh hari bahwa Harga Daging harus di bawah Rp 75.000,- sehingga dapat dijangkau
oleh Masyarakat Luas.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun digeser dari posisinya ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Posisinya digantikan oleh Politisi Nasdem, Enggartiasto Lukito.
Saat mengumumkan Kabinet baru kemarin, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung menyinggung bahwa masuknya Enggar menggantikan Thomas adalah
untuk menekan Harga Pangan yang sempat berfluktuasi harganya.
Namun, posisi Amran yang juga
berkaitan dengan fluktuasi harga pangan
Tetap aman dan Tak tersentuh !
Link :
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/10382931/menteri-menteri.untouchable.yang.aman.dari.reshuffle.?page=1
Posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang dijabat Politisi PDI-P Puan Maharani menjadi
satu-satunya pos Menko yang tidak
pernah diutak-atik.
Pada Reshuffle Kabinet Kerja jilid I tahun lalu, Jokowi
mengganti Tiga Menteri Koordinator sekaligus.
Menteri Koordinator Politik, Hukum,
dan Keamanan, yang semula dijabat Tedjo Edhy Purdjianto dipercayakan
kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan
Djalil diganti Darmin Nasution, dan
Menteri Koordinator bidang Maritim
Indroyono Susilo diganti Rizal Ramli.
Hanya Posisi Puan sebagai Menteri Koordinator (Menko), yang tak tersentuh.
Posisi Menko memang sangat strategis
untuk menyatukan kerja Kementerian
di bawahnya.
Jokowi berulang kali mengingatkan bahwa kebijakan yang
diambil harus dirapatkan terlebih dahulu di tingkat Menko sebelum dibawa ke dalam rapat di Istana.
Jokowi pun kembali merombak dua Kementerian Koordinator saat Reshuffle jilid II kemarin.
Menkopolhukam diisi oleh Ketua Umum Hanura Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara itu, Luhut digeser ke posisi Menko Maritim mendepak Rizal Ramli keluar dari Kabinet.
Namun, sekali lagi, posisi Puan aman dari Reshuffle. Padahal, desakan Puan Maharani untuk dicopot juga menguat jelang Reshuffle Kabinet Kerja jilid II.
Menkopolhukam diisi oleh Ketua Umum Hanura Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara itu, Luhut digeser ke posisi Menko Maritim mendepak Rizal Ramli keluar dari Kabinet.
Namun, sekali lagi, posisi Puan aman dari Reshuffle. Padahal, desakan Puan Maharani untuk dicopot juga menguat jelang Reshuffle Kabinet Kerja jilid II.
Puan sebagai Menko
dinilai tidak terlihat kinerjanya untuk menyebarkan pesan Revolusi Mental, yang digaungkan Jokowi.
Situs revolusimental.go.id yang
dibuat Kemenko PMK dan menelan dana
hingga Rp 200 juta sempat tak bisa diakses
oleh Publik.
Berbagai permasalahan justru muncul di Kementerian yang berada di bawah Puan, seperti munculnya kasus Vaksin hingga Kartu BPJS Palsu yang meresahkan Masyarakat.
Puan juga sempat dikritik karena saat Bencana Kabut asap tahun lalu jarang turun langsung ke lapangan.
Padahal, Ia mengkoordinasikan berbagai Kementerian
yang terkait langsung dengan bencana Kabut Asap itu, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.
Pengamat Politik dari Univesitas
Padjadjaran Idil Akbar menilai, para Menteri tersebut mempunyai kunci yang
membuat posisi Mereka aman di Kabinet. Kunci tersebut dijadikan alat
tawar-menawar (Bargain Position), untuk tidak didepak oleh Presiden.
Puan Maharani misalnya, kata Dia, sulit untuk digusur karena
merupakan representasi PDI-P, Partai
Utama Pendukung Pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi, Puan merupakan Anak dari Ketua
Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Kalau Puan ini tak ada alasan
lain, karena Satu Perahu saja", kata Idil.
Jadi Wajar, Jika Posisinya
Tak Akan Pernah Tersentuh !
Di Kabinet Kerja Jokowi ....
Link :
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/10382931/menteri-menteri.untouchable.yang.aman.dari.reshuffle.?page=1
Kembali : BERITA INDONESIA
Terkini Indonesia
Terbaik Indonesia
Travelling
Kita